Headlines

Catatan Akhir Tahun: Defisit APBN Meroket, Pertumbuhan Ekonomi Meleset

Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022/APBN 2022 akan menstimulasi perekonomian dengan sasaran (target) pembangunan yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dihadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Maka itu, postur APBN 2022 yang diajukan meliputi pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.846,1 Triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714,2 Triliun.

Read More

Analisis Defiyan Cori: Upaya Kementerian Desa Mengubah Paradigma UPK Tidak Tepat

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mentransformasikan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Pengembangan Kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD). Menurut Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar rencana tersebut telah dibahas dengan Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Gubernur Jawa Timur sebagai lokasi pencanangan…

Read More

Analisis Defiyan Cori: Ada Apa Dengan Kekurangan Pasokan Solar Subsidi

Solar kembali langka, dan ini sudah kesekian kalinya dalam perspektif permainan kebijakan BBM di Indonesia. Sebenarnya apa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar apalagi yang bersubsidi mengalami kekurangan pasokan di beberapa daerah dalam 2 (dua) minggu terakhir. Sementara pihak Pertamina menyampaikan dalam waktu bersamaan, bahwa pasokan BBM khususnya solar subsidi aman dan terjaga kuantitasnya….

Read More

Analisis Defiyan Cori: Konsekuensi Ekonomi Privatisasi BUMN dan Anak Perusahaannya Pasca-Putusan MK

Akhirnya, 9 (sembilan) orang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili materi perkara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tersebut, melalui Ketua MK menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, dalam pembacaan Putusannya pada Hari Rabu, tanggal 29 September 2021. Menurut MK, tidak ada larangan privatisasi anak perusahaan BUMN, selain itu tidak menyebabkan negara kehilangan hak…

Read More

Aturan Bahasa Aksara Bali Belum Sepenuhnya Ditaati

Denpasar– Awal tahun 2020 ini, Satpol PP Provinsi Bali dan Satpol PP Kota Denpasar mengadakan patroli dan penertiban pelaksanaan Pergub 80 th 2018, tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, dan penegakan Perda No.5 Tahun 2016 tentang pramuwisata. Oprasi gabungan dilakukan di sepanjang jalan Diponegoro Denpasar Barat, dan di kawasan obyek wisata, monumen…

Read More