Lahan Reklamasi Pelabuhan Benoa Jadi Hutan Kota Dennpasar
Denpasar – Setelah mendapat masukan Gubernur Bali I Wayan Koster pihak PT Pelindo III dalam menyelesaikan desain baru pelabuhan dipastikan membatalkan pembangunan akomodasi pariwisata dan menyiapkan lahan untuk hutan kota.
Pada desain baru, lebih dari setengah lahan reklamasi akan dijadikan paru-paru kota, sementara sisanya akan digunakan untuk fasilitas perikanan dan penyediaan energi.
Desain baru ini juga memberi ruang untuk pelaksanaan kegiatan desa adat dan peluang pemerataan ekonomi di luar kawasan pelabuhan atau ekonomi inklusif.
Dalam konferensi pers, Gubernur Koster bersama dengan Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin dan Dirut Pelindo III Doso Agung di rumah jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, di Denpasar, Sabtu (2/11/2019).
Kata Koster, dari rangkaian rapat beberapa kali, hari ini rapatnya sudah final, sudah menampilkan desain pemanfaatan Dumping I dan Dumping II serta areal bekas restoran Akame, sudah didesain menjadi pemanfaatan yang lebih ramah lingkungan.
Ia menambahkan, luas areal Dumping I yang mencapai 25 hektar, 13 hektar (51%) di antaranya dimanfaatkan untuk hutan kota dan 12 hektare (49%) lainnya untuk fasilitas perikanan seperti ‘cold storage’ yang bisa memenuhi kebutuhan kapal cruise serta permintaan ekspor.
Sedangkan areal Dumping II seluas 45 hektar, 23 hektar (51%) digunakan untuk hutan kota dan sisanya 22 hektar (49%) untuk fasilitas curah cair, yakni terminal BBM, gas dan avtur.
Menurut Gubernur, terminal BBM perlu dibangun agar Indonesia bisa mengisi bahan bakar kapal cruise yang selama ini dilakukan di Singapura.
“Kemudian terminal gas kaitannya dengan Bali energi bersih. Semua menggunakan energi terbarukan, sehingga di situ akan dibuat terminal gas untuk mensuplai ke PLN,” kata Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Begitupun terminal avtur, lanjut dia, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Bandara Ngurah Rai, di mana terminal yang ada sekarang terlalu dekat dengan bandara, sehingga perlu digeser untuk faktor keamanan.
Desain Pelabuhan Benoa yang baru ini juga mengeliminasi semua akomodasi pariwisata di kawasan tersebut.
Selain membatalkan rencana pembangunan akomodasi pariwisata sesuai permintaan Gubernur, juga sejumlah fasilitas seperti restoran, water sport dan helipad yang sekarang sudah beroperasi, akan dihentikan kerja samanya mulai akhir tahun 2020.
Adapun lahan bekas akomodasi tersebut akan kembali dijadikan hutan kota. (zal)
