MUI Provinsi Bali 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Tekankan Adaptasi Teknologi dan Moderasi Beragama
KABARDENPASAR – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali masa hikmat 2025-2030 resmi dikukuhkan pada Sabtu, 28 Februari 2026. Bertempat di Hotel Harris Cokroaminoto, Denpasar, prosesi pelantikan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I guna merumuskan program strategis organisasi lima tahun ke depan.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Pusat, KH. Masduki Baidlowi. Dalam arahannya, ia menekankan dua poin krusial bagi kepengurusan baru: adaptasi teknologi digital dan penguatan peran MUI sebagai “tenda besar” bagi seluruh umat Islam.
Dakwah Digital: Menjangkau Generasi Muda
Masduki menyoroti pergeseran besar dalam dunia dakwah. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 64% penduduk Indonesia saat ini adalah generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha yang merupakan digital native.
“Otoritas keagamaan mulai bergeser dari sosok ulama secara fisik ke sistem algoritma di media sosial. Metode dakwah lama ala Baby Boomer tidak lagi efektif untuk menjangkau anak muda yang kritis,” ujar Masduki.
Ia mengajak pengurus MUI Bali untuk mengadopsi metodologi dakwah digital yang selaras dengan nilai Al-Qur’an (hikmah) agar tetap relevan dan tidak ditinggalkan generasi muda.
Inklusi dan Harmoni di Pulau Dewata
Sebagai bagian dari 10% populasi di Bali (sekitar 500 ribu jiwa), umat Islam diminta untuk terus menjadi bagian integral dari ekosistem kemasyarakatan. Masduki memuji kearifan lokal Bali, seperti sistem Subak, yang menjadi model gotong royong universal yang sejalan dengan nilai Islam.
“Jangan membangun komunitas eksklusif karena bisa memicu radikalisme. Kita harus menyatu, bekerja sama secara ekonomi, dan membangun kerukunan secara evolusioner,” tegasnya.
Pesan Gubernur Bali: Cegah Radikalisme, Dorong Ekonomi Syariah
Senada dengan MUI Pusat, Gubernur Bali Wayan Koster, dalam sambutan yang dibacakan Asisten 1 Pemprov Bali, Dewa Mahendra Putra, meminta para ulama memberikan narasi yang menyejukkan.
“Saya memohon kepada para ulama untuk memberikan narasi yang mencerahkan dan mempersatukan demi mencegah radikalisme. Mari jaga keamanan Bali, karena pariwisata sangat bergantung pada kenyamanan dan kedamaian,” seru Gubernur.
Gubernur juga mendorong MUI Bali untuk membumikan ekonomi syariah yang bersinergi dengan UMKM lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah Modern MUI Bali
Ketua Umum MUI Provinsi Bali, KH. Mahrusun Hadiyono, menyatakan kesiapannya untuk membawa organisasi lebih peka terhadap perubahan zaman. Ia menginstruksikan jajarannya untuk mengakselerasi program kerja dengan pola modern.
Sementara itu, Ketua Panitia Feri Hendri melaporkan bahwa dalam Mukerda I ini, MUI Bali telah melakukan langkah konkret melalui nota kesepahaman (MoU) dengan BUMN seperti Bulog dan Pegadaian Syariah.
“MUI adalah tenda besar dan organisasi payung. Kita berkomitmen memperbarui semangat dalam menjalankan program penting, khususnya untuk mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera dan berkeadilan,” tutup KH. Masduki Baidlowi.***
