BI Perkuat Perluasan Konektivitas Pembayaran ASEAN secara Multirateral

Badung- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegskan konektivitas pembayaran ASEAN yang saat ini masih bersifat bilateral sehingga kedepan agar bisa diperluas menjadi multirateral sebagai bagian dari upaya penguatan integrasi ekonomi di kawasan.

Kolaborasi merupakan tonggak penting dalam inisiatif yang dilakukan dalam mendorong pemulihan ekonomi dan integrasi keuangan bagi kemanfaatan masyarakat khususnya UMKM, pekerja migran, turis hingga seluruh lapisan masyarakat.

“Sekarang adalah masa depan digitalisasi pembayaran,” ujar Perry Warjiyo dalam seminar “Cross Border Payment” yang turut menghadirkan 5 gubernur bank sentral manca negara di kawasan ASEAN.

Untuk mewujudkannya, interopabilitas interoperabilitas yang dicapai melalui kerja sama lintas batas internasional perlu diperkuat di tengah peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, dan UMKM.

Untuk mendukung hal ini, diperlukan perwujudan pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, transparan dan mudah diakses oleh siapapun, dengan mengedepankan keamanan.

Beberapa negara di ASEAN telah memiliki inisiatif kerjasama bilateral untuk layanan pembayaran menggunakan QR code dan fast payment, dimana setelmen transaksi tersebut menggunakan mekanisme local currency settlement (LCS).

Perhelatan ini merupakan rangkaian FEKDI hari keempat sebagai side event rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali Kamis (14/7/2022).

Pada bagian lain, Perry Warjiyo menekankan, digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menjadi inisiatif global, dan seluruh anggota G20 dan Financial Supervisory Board (FSB) telah sepakat memperkuat dan memprioritaskan pembayaran lintas batas,’ tegasnya lagi.

Presidensi G20 Indonesia mengangkat pengembangan pembayaran lintas negara (cross-border payment) sebagai salah satu agenda prioritas.

Karenanya, Perry Warjiyo menegaskan dalam memperkuat ekonomi digital yang lebih inklusif diperlukan berbagai terobosan teknologi dan regulasi.

Sekade terakhir sistem pembayaran berubah signfikan seiring inovasi, teknologi, dan mulai berkembangnya perspektif pembayaran lintas negara yang efisien.

Namun, masih terdapat tantangan pembayaran lintas negara seperti berbiaya tinggi, cenderung lambat, akses terbatas, dan kurangnya transparansi.

“Diperlukan berbagai terobosan baik di sisi teknologi maupun regulasi serta penguatan kerja sama antar negara perlu diperkuat untuk ekonomi digital yang lebih inklusif,” tegasnya

Hal ini, lanjut Perry Warjiyo, akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, negara, dan industri.

Pada Presidensi G20 Saudi Arabia 2020, telah disepakati untuk disusunnya Roadmap pembayaran lintas batas G20 untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjadi panduan untuk mengembangkan konektivitas pembayaran.

Pada Presidensi G20 Indonesia 2022, digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas batas menjadi salah satu agenda prioritas, dan G20 bersama FSB bersepakat untuk meningkatkan inisiatif lintas batas hingga 2027.

“Inisiatif interlinking sistem pembayaran dibangun secara komprehensif termasuk harmonisasi protokol pertukaran data, dan pemantauan hasil implementasi roadmap tersebut, “demikian Perry Warjiyo. ***