Industri Galangan Kapal Tanjung Benoa Temukan Titik Terang, AWK: Jangan Ganggu!
KABARDENPASAR – Industri galangan kapal di Tanjung Benoa, Bali, akhirnya mendapatkan titik terang setelah menanti kejelasan nasib selama 39 tahun. Keberadaan industri ini kini mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan TNI Angkatan Laut (AL).
Kepastian ini ditandai dengan peresmian Asosiasi Galangan Samudra Indonesia (AGSI) sekaligus peresmian Sinergitas Partnership DPD RI Bali bersama Lanal Denpasar Bali di kawasan Tanjung Benoa, Badung, Rabu (1/7/2026).
Ketua AGSI, Alif Fian Nurcahyamto, menyatakan industri galangan kapal di Tanjung Benoa sudah beroperasi sejak tahun 1987. Menurutnya, kawasan ini merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak bisa dipisahkan dari sektor pariwisata, termasuk aktivitas water sport.
“Kami sangat antusias untuk ikut membantu mengelola penataan kawasan ini. Ke depan, kami sudah menyiapkan program kerja penataan tata ruang dan sistem docking untuk menghindari pencemaran lingkungan. Kami bersinergi dengan TNI AL untuk mewujudkan kawasan industri berbasis blue economy dan blue green,” ujar Alif di sela-sela acara.
Dukungan negara ini disambut baik oleh Sekretaris Umum AGSI sekaligus Kuasa Hukum PT Dirman Fiberglass Pratama dan PT Galangan Perkasa Pratama, Febri Hantari, SH. Ia mengapresiasi kehadiran DPD RI dan TNI AL yang memberikan legalitas dan ruang aman bagi para pelaku industri.
“Semoga ke depannya asosiasi ini bisa menjadi wadah yang solid, inovatif, dan mampu melahirkan kolaborasi-kolaborasi hebat yang membawa kemajuan bersama serta manfaat luas bagi masyarakat,” kata Febri. Wakil Ketua AGSI, Husni Kaslan, menambahkan bahwa pembentukan asosiasi ini bertujuan untuk meringankan langkah para anggota agar mampu bergerak dan berkembang lebih jauh di masa depan.
Sementara itu, Anggota DPD RI utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK), menilai industri galangan kapal di Tanjung Benoa merupakan aset strategis yang sejalan dengan upaya menjadikan Bali sebagai pusat blue economy di Indonesia. Ia menegaskan industri ini harus dijaga dan tidak boleh diganggu agar menjadi identitas baru Bali selain sektor pariwisata.
Menanggapi posisi galangan kapal yang bersinggungan dengan hutan mangrove dan pemukiman, AWK menekankan pentingnya regulasi yang dinamis dan adaptif.
“Kita semua sepakat mangrove harus dilestarikan, tetapi aktivitas docking sudah berlangsung selama puluhan tahun di sini. Jika dipindahkan tentu tidak masuk akal. Kehadiran saya bersama Komandan TNI AL memberikan sinyal bahwa kawasan ini didukung oleh negara. Kami harap tidak ada lagi persoalan domestik yang menghambat,” tegas AWK.
Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut (P) Cokorda Gede Parta Pemayun, turut menegaskan bahwa industri galangan kapal merupakan bagian dari sumber daya strategis nasional yang bernilai penting bagi pertahanan negara sebagai komponen cadangan. Ia berharap visi AGSI dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.
Dari sisi masyarakat setempat, Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya (Yonda), mengingatkan agar ke depan industri galangan kapal ini ditata menjadi lebih representatif, bersih, tidak kumuh, serta ramah lingkungan, mengingat lokasinya yang berada di kawasan padat penduduk.(pul)
