Pandemi COVID-19, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan dah Distribusi ARV Bagi ODHA

Denpasar – Pemerintah terus berupaya menjamin ketersediaan dan distrubsi  ARV  sehingga kesehatan odha tetap terjamain.

Hal itu menjadi salah satu isu penting yang muncul di sela Musyawarah Forum Peduli AIDS (FPA) Bali 

Untuk kali perdana melaksanakan Musyawarah FPA Bali (MUSPA) I. Pertemuan yang digelar di ruang pertemuan PKBI Daerah Bali ini digelar dengan menggunakan protokol kesehatan pandemi Covid-19, Rabu (1/7/20209).

Sebanyak 20 anggota FPA yang terdiri dari individu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas ini mengenakan pelindung wajah, masker, dan tempat duduk pun dibuat berjarak. 

Pandemi COVID-19 pun menjadi isu penting selama pertemuan tersebut selain agenda utama MUSPA I yaitu menetapkan dewan kehormatan kepengurusan FPA Bali periode 2020-2024 dan membahas penanggulangan epidemic HIV di tengah pandemi Covid-19.

Untuk merespon kondisi  ini, maka dalam MUSPA FPA Bali kali ini juga membahas secara khusus penanggulangan AIDS di tengah Pandemi Covid 19 menghadirkan Prof. DR. dr. Ketut Tuti Parwati Merati, SpPD-KPTI, FINASIM, selaku pendiri cikal bakal FPA Bali sekaligus sebagai penemu I kasus HIV di Indonesia.

Menurut dr. Tuti, pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai segi kehidupan, termasuk kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan.

 “Di tengah pandemi  Covid-19, penanggulangan epidemi AIDS memerlukan pendekatan dan strategi yang tepat, termasuk dalam kegiatan penjangkauan, perujukan, pelayanan kesehatan (pengobatan), dan pendampingan pasien  HIV,” kata dr Tuti.

Menurut Prof Tuti, pandemi Covid 19 telah mempengaruhi proses penanggulangan AIDS, termasuk proses pelayanan pengobatan bagi orang dengan HIV AIDS (ODHA). 

Jika dilihat dari data yang ada, hanya sebagian kecil ODHA terkena covid (sekitar 1%). Jadi risiko terkena COVID-19 adalah sama untuk semua orang.

 “Untuk  itu, protap kesehatan (cuci tangan, pakai masker, jaga jarak) perlu ditaati oleh semua orang, agar terhindar dari Covid 19,” lanjutnya.

Dokter Tuti menambahkan diperlukan koordinasi intensif antara penjangkau dan petugas layanan kesehatan. 

Selain itu, distribusi obat ARV juga aperlu diatur sesuai stok obat yang tersedia. Adanya pembatasan mobilitas di era Covid-19, distribusi ARV jadi terganggu, sehingga alokasi dan distribusi obat kepada ODHA juga diatur sedimikian rupa.

Pemerintah terus berupaya menjamin ketersediakan dan distrubsi  ARV  sehingga kesehatan odha terjamin.

Diharapkan, dalam situasi pandemi Covid-19 upaya pencegahan dan penanggulangn AIDS di Bali tetap dapat dijalankan secara efektif.

Dalam pertemuan setengah hari itu, FPA membahas aturan organisasi dan kelengkapannya. Para peserta memilih Dewan Kehormatan yang terdiri dari Prof. DR. dr. Ketut Tuti Parwati Merati, SpPD-KPTI, FINASIM; I Ketut Sukanata, SH; I Made Adi Mantara, SH; Ni Luh Putu Nilawati, SH, MH; dan Anton Muhajir. Mereka berasal dari latar belakang termasuk dokter, praktisi hukum, aktivis, dan jurnalis.

Adapun Dewan Pengurus yang ditetapkan adalah Ketua dr Made Oka Negara, M.Biomed, FIAS; Sekretaris Fais Abdillah; dan Bendahara Dra Flora Yuliana; Ketua Etik Ni Putu Ayu Cempaka R., S.Sos; dan Ketua Pendidikan Drs Efo Suarmiartha, M.Si. 

Setelah ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengurus FPA Bali periode 2020-2025, Oka Negara menerima tongkat estafet dari dr Tuti Parwati sebagai pendiri dan Ketua FPA pertama. 

“Saya berharap forum ini bisa melanjutkan kerja sama apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 apalagi namanya Forum Peduli sehingga membutuhkan komitmen dalam penanggulangan HIV AIDS,” katanya.

Oka Negara melanjutkan bahwa jabatan ini juga menjadi tanggung jawab moral baru terutama dalam penanggulangan HIV AIDS di Bali. Sebab, Oka Negara meyakini bahwa ini sekaligus menjadi bhaktinya.(fik)