ESPeKaPe Sarankan Presiden Jokowi Jangan Sampai Salah Pilih Direktur Utama Pertamina
JAKARTA– Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) sebagai salah satu stakeholder yang ikut serta merintis, membangun dan membesarkan Pertamina, tidak henti-hentinya menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pengganti Ellia Massa Manik jangan sampai salah memilih.
“Karena keputusan Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Dirut Pertamina tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah kewajiban dan tanggung jawab moral kami selaku organisasi pensiunan Pertamina untuk menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak lagi keliru memutuskan untuk jabatan Dirut Pertamina tersebut” kata Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat melalui rilisnya (26/5/2018).
Pasalnya kurang bagus jika membiarkan perusahaan BUMN sekelas Pertamina terlalu lama dikendalikan oleh dirut dengan status pelaksana tugas (Plt). “Masalahnya Pertamina yang 100 persen sahamnya dipegang pemerintah perlu adanya kepastian, mengingat produk Pertamina sangat strategis dalam mengurus hajat hidup orang banyak” ujar Binsar Effendi yang Panglima Gerakan Spirit ’66 Bangkit dari markas komandonya dibilangan Jatinegara Jakarta Timur.
Didapat info sudah ada nominasi seperti nama Nicke Widyawati yang Plt Dirut Pertamina yang mantan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero) yang sebelumnya menjabat Direktur Perdagangan, Manajemen Resiko dan Kepatuhan PLN pada 2014. Nama Hanung Budya Yuktianta yang mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina pada 28 November 2014 dan mantan Dirut Pertamina Energy Limited (Petral) pada 2 September 2004.
“Kedua nama tersebut jika benar jadi nominasi untuk jabatan Dirut Pertamina dan salah satunya yang terpilih misalnya, sangat kami sesalkan” ucap Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Laskar Merah Putih (LMP) secara tegas.
Nicke menurut Ketua Umum eSPeKaPe bukanlah ahlinya di bidang minyak dan gas bumi (migas). “Menempatkan pemimpin yang bukan ahlinya, maka pencapaian pembangunannya dipastikan nol” tandasnya.
Hanung jelas-jelas mantan Dirut Petral yang perusahaan anak Pertamina itu sudah Presiden Jokowi bubarkan karena jadi sarangnya mafia migas.
“Bahkan dalam kasus dugaan korupsi pembayaran jasa transportasi dan handling bahan bakar minyak (BBM) fiktif oleh Pertamina Pemasaran dan Niaga kepada PT Ratu Energy Indonesia tahun anggaran 2010-2014 dimana Hanung selaku yang menandatangani kontrak pada kapasitas sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung karena adanya kerugian keuangan negara senilai Rp 50 milyar.
“Jika nama Hanung yang dikenal eksekutor mafia migas dan makin dekat dengan mafia import BBM, pastinya Pertamina akan hancur-hancuran. Jadi bancakan dan mudah untuk menjadi sapi perah”, Binsar Effendi melanjutkan.
Konon ada nama yang satunya lagi, kabarnya Dirut Pelindo III, “Inipun agak sulit untuk bisa memimpin Pertamina. Masa iya yang ngurus pelabuhan bisa mumpuni ngurus minyak. Jauhlah panggang dari api. Sama saat tukang semen jadi juragan minyak dan sopir bajaj jadi sopir pesawat, baik Dwi Sutjipto maupun Ellia Massa Manik toh tak berumur panjang jadi Dirut Pertamina” seloroh Binsar Effendi.
Concern eSPeKaPe terhadap Pertamina sudah jadi komitmen untuk kawal dan harga mati. “Maka upaya menyelamatkan Pertamina dari salah penempatan jabatan dirutnya tidak perlu ditawar-tawar lagi.
“Bisa dibayangkan jika penugasan dari pemerintah selaku pemegang saham dominan di Pertamina yang begitu banyaknya lalu dipimpin oleh seorang dirut yang diragukan, tentunya bukan kemajuan yang dicapai, sebaliknya justru kemunduran yang dihasilkan.
Menurut Ketua Umum eSPeKaPe penugasan mulai BBM satu harga, optimalisasi pengelolaan 8 blok migas produksi terminasi PSC (Production Sharing Contract) dari berbagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Lalu penugasan LPG 3 kilo untuk warga tak mampu dan nelayan, ketersediaan premium Ron 88 harus tersedia di 1950 stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) dengan penambahan kuota 5 juta kilo liter di Jawa, di Bali dan diluar Jamali. Menyusul harga jual pertalite, petramax 92, pertadex dan petramax turbo 98 yang harus atas persetujuan pemerintah.
Kemudian penugasan untuk menemukan cadangan migas baru, mengejar laba untuk tetap menyumbang deviden bagi APBN. Termasuk penugasan membangun infrastruktur agar proses bisnis Pertamina lebih efisien.
Juga ada penugasan percepatan up grading semua kilang dengan program RDMP (Refinery, Development Master Plan). Membangun terminal BBM, terminal LNG regasifikasi dan terminal LPG refrigrated.
“Semua penugasan dari pemerintah yang harus bisa dikembangkan oleh Pertamina jika tetap ingin menjadi perusahaan energi berkelas dunia.
“Itulah sebabnya kami kembali menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk memutuskan jabatan Dirut Pertamina pengganti Ellia Massa Manik sebaiknya dipilih yang memang ahli migas, yang berpengalaman di usaha hulu sampai ke hilir serta yang profesional. Berulangkali kami suarakan janganlah memilih kucing dalam karung yang akan membuat kecewa dan rakyat terbebani oleh tujuan Pertamina yang seharusnya memperhatikan tugas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pungkas Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi. (zal)
