Demi Kesehatan, Denpasar Rela Kehilangan Pendapatan Iklan Rokok Luar Ruang
DENPASAR – Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra menegaskan tidak masalah sekalipun harus kehilangan pendapatan dari iklan rokok media luar ruang jika demi kesehatan masyarakat.
Komitmen kuat itu disampaika Rai Mantra itu saat bertemu Direktur The Union Asia Pasific Tara Sim Bam dan Ketua Tim Advokasi Pengendalian Rokok Bali I Made Kerta Duana di ruang kerjanya Senin 13 Agustus 2018.
Untuk itu, Rai Mantra memerintahkan Bagian Hukum Pemkot Denpasar secepatnya membuat regulasi pengaturan iklan rokok luar ruang dan penjualan rokok elektrik atau vape.
Sesuai aturan baik lewat Perda No 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan aturan lebih tinggi lainnya, maka Denpasar konsisten dalam upaya untuk pengendalian tembakau atau bahaya rokok lewat implementasi aturan tersebut.
Sejak beberapa tahun terakhir, , implentasi Perda KTR di Denpasar, sudah berjalan cukup baik selama beberapa tahun terakhir ini Selain itu, sejak kebijakan moratorium iklan rokok maka di Kota Denpasar steril dari pemasangan iklan rokok media luar ruang.
“Meski harus kehilangan pendapatan iklan rokok bagi Rai Mantra hal itu tidak menjadi masalah demi kepentingan kesehatan masyarakat,” tegas Rai Mantra didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Luh Putu Sri Armini .
Saat ini seperti dijelaskan Armini, produk hukum yang mengatur iklan rokok luar ruang tengah dalam penggodokan dan segera dikirim ke bagian hukum agar segera bisa diselesaikan aspek legal formalnya.
Dalam kesempatan itu, Duana menyampaikan, salah satu indikator kesehatan yang ditetapkan pemerintah dalam kaitan Kota Layak Anak mewajibkan adanya regulasi yang jelas meniadakan iklan rokok luar ruang. Sementara di Denpasar belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur itu apakah dalam bentuk Perwali atau produk hukum lainnya.
Direktur The Union Asia Pacific Tara Singh Bam
“Untuk implementasi Perda KTR di tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti pendidikan, rumah sakit itu sudah bagus target kita di Kota Denpasar sudah tercapai sekitar 80 persen,” imbuh Duana yang juga Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Bali itu.
Hanya saja, implementasi KTR di tempat dan fasilitas umum termasuk di hotel dan restoran masih mengalami keterbatasan kendala di lapangan, belum berjalan sesuai harapan.
Menyoal aturan perdagangan rokok elektrik atau vape yang cukup marak di Denpasar, Duana menjelaskan, selama ini memanng telah dikenai cukai pada liquid atau cairannya. Sedanghkan instrumen lainnya masih legal, elektroniknya.
Kami melihat, rokok vape shop ini tidak berizin, sehingga diberikan surat edaran.
Cukai ada liquid sehingga perdagangan sehingga diketegorikan dengan
Setelah mendengar paparan dan data tersebut, Rai Mantra memerintahkan Bagian Hukum Setda Denpasar agar segera menyelesaikan aturan hukum yang mengatur soal iklan ruang dan penjualan rokok elektrik di toko-toko
“Nanti ditambahin apa yang belum ada dalam Perwali,” imbuhnya. (zal)
