Jakarta – Melalui kolaborasi pemerintah bersama NU diharapkan ada pencapaian pesat dalam program Perhutanan Sosial yang baru mencapai 4,8juta dari target 12,7juta Hektar.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengungkapan, ujung dari program RAPS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum yang didapatkan dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan modal, bibit, dan seterusnya.
“Komunitas NU yang masif diharapkan bisa turut terlibat dalam membantu pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Abetnego Tarigan selaku Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Sabtu (5/3/2022).
https://kabardenpasar.com/utama/ksp-maskimalkan-penjualan-tiket-motogp-satu-paket-dengan-penginapan/
Komitmen Presiden Jokowi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola lahan dan sumberdaya alam berbasis masyarakat.
Tahun 2022, KSP mendorong pemberdayaan di 16 lokasi major project reforma agraria dan 11 lokasi rencana pengembangan area terpadu perhutanan sosial.
Kata Abtnego, kolaborasi antar sektor dan pelibatan organisasi yang begitu dekat dengan masyarakat seperti NU, pemberdayaan di lokasi-lokasi konflik agraria dapat digarap bersama.
https://kabardenpasar.com/utama/ksp-sebut-minyak-goreng-kembali-tersedia-di-pasar-modern-dan-tradisional/
Peran dari jaringan 29.000 pesantren NU dalam pendampingan pengajuan lokasi penanganan konflik agraria serta pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dibutuhkan untuk mencapai target RAPS.
Melalui kolaborasi bersama NU, pemerintah berharap akan ada pencapaian pesat dalam program Perhutanan Sosial yang baru mencapai 4,8juta dari target 12,7juta Ha.
Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu menggenjot pencapaian redistribusi tanah untuk reforma agraria yang baru mencapai 1,4 juta dari target 4,5 juta Ha. ***