Pemerintah Antispasi Ancaman Stabilitas dan Kriminalitas Dampak Pandemi Corona
Jakarta – Pemerintah terus melakukan antisipasi ancaman stabilitas keamanan dan kriminalitas akibat dampak pandemi virus corona menjelang masuknya bulan Ramadan tahun ini.
Dampak pandemi corona menyebabkan turunnya daya beli dan meningkatnya PHK bakal terjadi akibat dampak pandemi COVID-19.
Pemerintah mengantisipasi kondisi itu terutama menjelang Ramadhan.
Berbagai skema ekonomi sudah disiapkan. Namun pemerintah juga mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas.
Plt. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan, isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau.
“Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan,” papar Plt. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam rapat koordinasi terkait Potensi Gangguan Keamanan selama Penanganan COVID-19 dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di KSP, Rabu (15/4/2020).
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi risiko peningkatan kriminalitas selama masa penanganan COVID-19. Selain itu juga memastikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetap terjaga selama masa pandemi ini.
Pada kesempatan tersebut, Kabaintelkam Polri, diwakili oleh Direktur Keamanan Negara, Brigjen Pol. Dr. Umar Effendi, M.Si., membenarkan adanya risiko tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
“Potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level Polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan,” papar Umar.
Pada rapat yang diselenggarakan secara virtual tersebut, Umar juga menegaskan bahwa pihak Kepolisian RI akan selalu berada di garda terdepan dalam menjamin keamanan masyarakat.
“Kami menggunakan pendekatan preventif dan persuasif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah mengawal distribusi program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19,” lanjut Umar.
Saat ini, seluruh jajaran Polda di 34 provinsi bersama TNI sudah membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan makanan. Polri juga sudah memberikan bantuan lebih dari 600 ribu paket kepada masyarakat. (ahs)
