Denpasar -Kongres Anak Indonesia meminta pemerintah menyediakan akses internet dan pendidikan yang merata ke daerah terpencil seluruh Indonesia.
Hal itu menjadi salah satu poin penting yang dihasilkan dalam Kongres Anak Indonesia yang berlangsung pada 25-27 November 2022.
Pemerataan akses pendidikan harus dievaluasi secara berkala terutama bagi anak yang kurang mampu, daerah 3T, korban perkawinan anak, ABH,
dan penyandang disabilitas.
“Memohon kepada pemerintah untuk memberikan akses sarana maupun prasarana teknologi secara merata dan tepat sasaran di daerah terpencil di seluruh Indonesia serta akses internet berkualitas dan ramah anak,” kata Duta Anak Nasional asal Provinsi Bali Kadek Krishna Suputra dari keterangan tertulisnya Sabtu (10/12/2022).
Pihaknya memohon pemerintah untuk meratakan akses pendidikan yang berkualitas, gratis.
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI bersama Duta Anak Nasional turut mensosialisasikan hasil-hasil Kongres Anak Indonesia ke pemerintah daerah maupun wakil rakyat termasuk di Provinsi Bali.
Duta Anak Nasional asal Provinsi Bali Kadek Krishna Suputra bersama Sekjen Lembaga Perlindungan Anak Indonsia (LPAI) Titik Suhariyati dan Ketua LPA Bali Freity Suzana Kaseger juga mendatangi ke pihak-pihak terkait.
Mereka menyampaikan hasil Kongres Anak Indonesia saat bertemu Kabid Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Dewa Ayu Laksmi pada 2 Desember 2022.
Kongres Anak Indonesia juga mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam
kepedulian terhadap kasus kekerasan dan perundungan terhadap anak.
Selain itu, meminta pemerintah menutup semua akses rokok untuk anak-anak demi memberi perlindungan terhadap paparan asap rokok dan masa depan mereka.
“Kami memohon pemerintah melindungi anak dengan meregulasi dan melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok di lingkungan terdekat anak serta menutup akses rokok untuk anak,” tukasnya didampingi Sekjen Lembaga Perlindungan Anak Indonsia (LPAI) Titik Suhariyati dan Ketua LPA Bali Freity Suzana Kaseger.
Berdasarkan Kongres Anak Indonesia 2022 diselenggarakan pada 25-27 November 2022, secara hybrid, anak-anak Indonesia menyatakan seruan harapan dan pandangan mereka.
Pemerintah diminta serius memeratakan pemberian asupan gizi anak guna mencegah stunting.
Lebih lanjut, Kongres Anak Indonesia mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam kepedulian terhadap kasus kekerasan dan perundungan terhadap anak.
Pemerintah diminta untuk menyediakan ruang partisipasi anak yang nyaman dan aman serta, berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan anak, terutama musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang).
Mereka juga meminta pemerintah untuk tegas meregulasi dalam melindungi anak dari praktik perkawinan usia anak.
Tak kalah pentingnya, pemerintah untuk menjamin keamanan anak ketika menggunakan internet dengan memperkuat sistem filtrasi pornografi dan informasi yang tidak layak anak di internet.
“Kami memohon kepada pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengoptimalkan ruang partisipasi anak dalam segala bidang seperti pendidikan, olahraga serta kesenian,” tandasnya lagi.
Sekjen LPAI Titik Suhariyati menyambut positif hasil Kongres Anak Indonesia yang diharapkan mendapat perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
“Kami apresiasi pandangan pemikiran Suara Anak Indonesia untuk menggugah kesadaran semua pihak bahwa ada persoalan- persoalan serius yang harus mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat khsusunya untuk melindungi anak-anak,” imbuh mantan Ketua LPAI Bali ini. ***
