Nekat Bikin Konten Asusila Live, WNA Prancis Dideportasi Imigrasi
KABARDENPASAR – Seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial EOM (23) dideportasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali setelah kedapatan memproduksi siaran langsung (live streaming) bermuatan pornografi di sebuah vila mewah di kawasan wisata Uluwatu, Bali. Selain diusir dari Indonesia, nama perempuan tersebut juga diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM terbukti menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks D12 yang dimilikinya. Izin tinggal yang dijamin oleh salah satu perusahaan di Bali tersebut justru dipakai untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan hukum di Indonesia.
Dalam proses pemeriksaan, EOM mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam rekaman video bermuatan pornografi yang disiarkan secara langsung melalui akun pribadinya di platform digital.
Meski sempat menyangkal telah meraup keuntungan finansial selama berada di Indonesia serta berdalih tidak mengunggah ulang video tersebut ke situs lain, petugas menilai unsur pelanggaran tetap terpenuhi. Pasalnya, aktivitas pembuatan konten asusila itu nyata-nyata dilakukan di wilayah hukum Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi tujuan pemberian izin tinggal serta menghormati norma hukum yang berlaku di Tanah Air.
“Izin Tinggal Kunjungan diperuntukkan bagi aktivitas wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan, bukan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal dalam bentuk apa pun,” tegas Ramdhani dalam keterangan resminya.
Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Bali menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. EOM telah dipulangkan ke negara asalnya melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 18 November 2026, sekaligus diusulkan masuk dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia.
“Kami menyambut baik kehadiran wisatawan yang memberikan dampak positif bagi Bali, namun setiap aktivitas harus tetap tunduk pada koridor hukum. Pengawasan ini merupakan langkah nyata kami untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum oleh orang asing,” ujar Ramdhani.
Ke depan, Imigrasi Bali berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA melalui operasi lapangan, pendalaman bukti digital, serta sinergi lintas instansi.
“Bali terbuka bagi siapa saja yang menghormati aturan. Keterbukaan ini harus diiringi dengan kepatuhan hukum demi memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” pungkasnya.***