Forum Kerjasama Daerah – Mitra Praja Utama (FKD – MPU) 2025 Fokus Aksi Nyata

KABARDENPASAR – Forum Kerjasama Daerah – Mitra Praja Utama (FKD – MPU) menggelar rapat gabungan selama dua hari mulai Senin, 20 -21 Oktober 2025 di Sanur Resort Watujimbar, Sanur, Denpasar Bali.

Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) adalah forum kerja sama 10 provinsi, yaitu Bali, NTB, NTT, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Banten.

Forum ini dibentuk untuk menyinkronkan potensi daerah, memecahkan masalah bersama, serta meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan melalui kerja sama di berbagai bidang, seperti pariwisata, ketahanan pangan, dan kebencanaan. 

Dalam sambutannya, Tenaga Ahli Utama Sekertaris Bersama Forum Kerjasama Daerah, Halilul Khairi mengatakan, Rapat gabungan tahun ini menitikberatkan pada upaya konkret hasil Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang selama ini belum diikuti dengan tindak lanjut di lapangan.

“Karena selama ini belum ada rencana aksi, sehingga tersendat. Maka pada kesempatan ini dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang konkret,” terangnya, Senin (20/10)

Dalam FKD-MPU ini setiap provinsi diminta untuk menyiapkan rencana aksi tahunan dari masing – masing dinas terkait. Sehingga terencana dengan baik dan masuk dalam anggaran daerah.

Menurutnya, penyusunan rencana aksi bersama akan memudahkan koordinasi lintas provinsi dan memastikan setiap kerja sama dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Dalam forum ini, semua daerah memiliki kerja sama, baik bersamaan atau sekaligus 10 provinsi atau hanya 2–3 provinsi yang terlibat.

“Agenda besarnya sudah ada. Tahun pertama melalukan apa? Tahun ke dua melakukan apa? hingga 5 tahun ke depan. Ini yang akan dibuat melalui PKS dalam rapat gabungan kali ini,” urai Halilul

Masih menurut Hailul, dalam kegiatan ini membahas 6 agenda utama, yakni Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pariwisata, Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bidang Kebencanaan, Bidang SPBE, Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum. Masing – masing bidang ini terdapat puluhan kerjasama juga di dalamnya.

Dia mencontohkan, ketika akan melaksanakan temu dagang atau temu bisnis, maka 10 provinsi akan bertemu. “Misalnya tahun depan ada acaranya di Jawa Tengah, maka seluruh provinsi akan menyiapkan anggaran untuk membawa binaan-binaan bisnisnya dari daerahnya. Kerja sama serupa sebelumnya pernah menghasilkan nilai ekonomi signifikan, namun itu hanya 2 provinsi saja. Bayangkan kalau 10 provinsi, tentu menggerakkan roda ekonomi yang luar biasa,” urainya.

Selain sektor perdagangan, kerja sama juga akan dikembangkan di bidang pariwisata, UMKM, ketahanan pangan hingga kebencanaan. Dalam penanganan bencana antarprovinsi, dukungan provinsi lain sangat diperlukan. Dia mencontohkan, yang baru saja terjadi di Bali. Pulau Dewata mengalami bencana banjir dan langsung disikapi oleh provinsi llainnya

“Kemarin Bali misalnya ada banjir ya. Kita dari Sekber sudah langsung undang tuh Pak Asisten itu. 10 provinsi kita kumpulin, mau dukung Bali apa? Ternyata setelah kita kumpul di hari kedua setelah banjir itu penanganan sudah selesai. Jadi provinsi lain yang berkontribusi itu Jawa Timur, ngirim mobil yang nyedot genangan air. Ini contoh nyata kolaborasi yang akan kita gaungkan ke depannya,” imbuhnya.

Di lokasi yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, menilai forum kerja sama seperti FKD-MPU sangat bermanfaat, khususnya dalam memperkuat koordinasi antarprovinsi dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi.

Salah satu contohnya, pola kerja sama semacam ini telah terbukti efektif dalam memastikan sinergi lintas daerah dalam pemulangan korban perdagangan orang maupun orang terlantar.

“Kerja sama ini yang dilakukan oleh Mitra Praja Utama yang diinisiasi oleh sekretariat bersama. Waktu dulu saya di Dinsos itu kalau pemulangan orang terlantar sangat efektif. Kalau tidak ada koordinasi dan kerjasama, tentu akan memberatkan,” tandasnya.

Selain sektor sosial, Dewa Mahendra juga menyinggung kerja sama di bidang pariwisata dan UMKM yang dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal antarprovinsi. Menurutnya, kerja sama tersebut serupa dengan kegiatan di provinsi lain seperti DKI Jakarta yang mengangkat produk daerah melalui kegiatan di kawasan Kota Tua.

Sementara, dibidang pariwisata, Dewa Mahendra menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memperbaiki aspek kebersihan dan penanganan sampah sebagai bagian dari upaya menjaga citra pariwisata.

“Saat ini Pemprov Bali juga menunggu realisasi proyek waste to energy sebagai langkah strategis dalam penanganan sampah di daerah wisata. Selain itu, kerjasama dibidang Kebencanaan juga sangat baik, seperti saat banjir kemarin disikapi semua pihak, termasuk provinsi yang ada di forum ini,” pungkasnya.

Dalam kegiatan itu, perwakilan dari daerah meneken kerjasama diberbagai bidang, termasuk pariwisata dan kebencanaan. Hasil kerjasama ini akan menjadi acuan dalam aksi konkret selama lima tahun ke depan.Sebanyak 10 Provinsi di Indonesia yang tergabung dalam

***