Bali Jadi Percontohan Percepatan Penanganan Sampah, Gubernur Koster: Dua Tahun Selesai
Kabardenpasar – Bali menjadi salah satu provinsi selain DKI Jakrta yang menjadi prioritas percepatan penanganan sampah. Hal ini dikatakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, di acara pembukaan Bimtek di Makodam IX Udayana, Denpasar Bali, Senin 24 Maret 2025.
Hanif mengatakan Bali adalah jendelanya Indonesia. Industri pariwisata Bali menyumbang devisa 65% jauh di atas pariwisata nasional yang berkontribui 24 persen. Sementara Jakarta adalah barometer kehidupan masyarakat Indonesia di mata dunia.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi langkah KLH dan Presiden yang memberi atensi besar penangan sampah di Bali. “Saya memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada Bapak Presiden yang langsung mendiskusikan penangana sampah di Bali selain untuk mewujudkan kenyamanan pariwisata juga untuk membangun kehidupan yang sehat bagi masyarakat,” ujar Koster.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan akan melakukan beberapa skema termasuk pengolahan berbasis di desa dengan Babinsa di desa. Ia yakin dengan adanya contoh seperti ini makan percepatan penanganan sampah di Bali dari hulu ke hilir bisa selesai dalam 2 tahun.
“Sudah ada contoh yang baik dan bisa dilakukan dengan efektif saya rasa bisa dipercepat jika semua pihak gencar mengupayakan mestinya dua tahun selesai di desa. Yang kedua pengolahan sampah dari industri pelaku pariwisata termasuk sekolah komunitas, pasar swalayan, mall akan diwajibkan menyelesaikan pengolahan sampah di wilayahnya masing masing,” imbuh Koster.
Pemprov Bali akan mengeluarkan persyaratan perizinan jika mampu mengolah sampahnya sendiri. Jika tidak berhasil mengolah sampahnya maka akan diberika sanksi semisal perizinan dievaluasi.
“Kita akan mengumumkan pada publik bahwa tempat itu tak ramah lingkungan. Sebaliknya jika bagus makan akan diberikan incentive.”
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni mengatakan peran Babinsa di masyarakat untuk ikut turut serta memberi tauladan, edukasi dan sosialisasi persoalan sampah ini sebagai pengejawantahan peran TNI di masyarakat.
“Ini bukti peran kami TNI dari kementerian lembaga dan daerah memandang bahwa TNI ini sebagai salah satu potensi dan kami siap untuk membantu kementerian dan pemerintahan daerah dalam menangani permasalahan sampah khususnya di Bali ini. Menurut kami komitmen dan program-program sudah jelas untuk mengatasi persoalan sampah dan kami di lapangan siap membantu menggerakkan masyarakat,” ujar Pangdam IX Udayana didampingi Komandan Resor Militer (Danrem) 163/Wira Satya Brigadir Jendral TNI Ida Idewa Agung Hadisaputra.
Di Bali sendiri jumlag Babinsa sebanyak 854 orang, kalau digabung dengan yang ada di NTB dan NTT maka jumlahnya capai ribuan. Untuk itu Pangdam berjanji akan melibatkan seluruh Babinsa dari tiga wilayah yang berjumlah ribuan. “Kami akan libatkan juga NTT dan NTB juga karena sampah ini menjadi persoalan nasional yang harus segera diatasi.
Mudah-mudahan dengan pembekalan ini ada pengetahuan dan wawasan dari Babinsa yang efektif untuk menggerakkan masyarakat untuk mengolah sampah dari sumbernya,” tambahnya. Dalam acara bimtek tersebut selain mendapat arahan dari Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Bali dan Pangdam IX Udayana, ratusan Babinsa yang hadir mendapat pengetahuan dasar pengelolaan sampah, Klasifikasi Sampah, Cara Menangani Sampah dan Rantai Nilai Limbah.
Selain itu para Babinsa juga diberi wawasan Pengenalan Fasilitas Pengelolaan Sampah dan Cara Pengoperasiannya serta Cara Berkomunikasi Secara Efektif Kepada Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah.***
