Ujudkan “Satu Data Indonesia”, BPBD Bali Gandeng 39 Lintas Instansi Garap Tematik Kebencanaan

Denpasar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menggandeng 39 lintas instansi, Dinas, lembaga, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, menggelar Pelaksanaan Ideathon ke -2 Integrasi dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) Bali, dalam Platform Satu Data Indonesia Provinsi Bali.

Acara Ideathon ke dua tersebut digelar selama tiga hari mulai Rabu, 23- 25 Juni 2021 di Hotel Swiss Belresort watu jimbar, Sanur Denpasar Bali. Selama tiga hari para peserta mengikuti acara dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Para peserta terbagi dalam tiga ruangan berbeda.

Pada intinya acara tersebut digelar dalam rangka membangun dan meningkatkan pelibatan serta kolaborasi
multipihak praktisi data dan informasi dalam Kerangka Satu Data Indonesia provinsi Bali tematik Kebencanaan.

“Selama ini memang sudah ada aplikasi SIK. Namun data dan informasi yang ada dalam SIK tersebut belum menyeluruh. Hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan bukan hanya berada atau berasal dari BPBD saja, tetapi berasal dari seluruh instansi dan stakeholder yang ada. Untuk itulah dilakukan diskusi tentang integrasi dan pemutakhiran data kebencanaan ini,” kata panitia pelaksana dari Siap Siaga, Dewa Putu Adikarma.

Dewa menambahkan, selama ini SIK belum terintegrasi dengan dinas dan lembaga lainnya. Inventarisasi data yang dikerjakan selama tiga hari dari 39 stakeholder di Bali tersebut akan diintegrasikan dalam SIK.

“Hasil dari pertemuan tiga hari ini nantinya semua data dan informasi akan diserahkan ke dinas Kominfo Bali untuk diintegrasikan dalam SIK dalam kerangka Satu Data Indonesia khusus Bali. Kami targetkan tahun 2021 ini semua akan selesai dan sudah bisa digunakan,” tambahnya.

Acara ditutup resmi oleh kepala Pelaksana Harian BPBD Bali Made Rentin. Dalam kesempatan ini Rentin mengatakan SIK terintegrasikan sesuai dengan arahan BNPB yang memiliki kebijakan tentang penanggulangan bencana melalui penyiapan sistem satu data untuk Indonesia. “Dalam platform kebencanaan, data harus terintegrasi dengan seluruh instansi terkait. Sebab, SIK ini harus terintegrasi dengan seluruh elemen terkait, dengan seluruh daerah”, tutup Rentin. (Abi)