Menteri Imipas: Penegakan Hukum Keimigrasian Gencar, 16 DPO Internasional Ditangkap Sepanjang 2024
Kabardenpasar – Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol.
Buron terakhir yang ditangkap di tahun 2024 adalah YZ, yang merupakan bagian dari sindikat judi online asal
Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga sempat menangkap warga
negara asing yang melakukan tindak pidana penipuan, pencucian uang, serta narkotika.
Di tahun yang sama, Imigrasi juga menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka
dalam tindak pidana keimigrasian. Angka ini melonjak sebesar 145,2% dibandingkan tahun
2023 dengan 53 tersangka.
Sementara itu, Imigrasi mengenakan tindakan administratif
keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA di tahun 2024. Jumlah ini naik 98,7% dibandingkan
tahun 2023 di mana jumlah TAK mencapai 2.734 orang. Sebanyak 10.583 orang ditangkal
masuk ke Indonesia pada 2024, naik 58% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sebanyak
6.673 WNA masuk ke dalam daftar tangkal.
“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi
terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban
di Indonesia,” jelas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto.
Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian
(TAK) terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia dan terbukti
melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai dari pencantuman dalam daftar Pencegahan
atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, hingga larangan
berada di tempat tertentu di Indonesia.
Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan
keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat
adalah Deportasi dari Wilayah Indonesia. Deportasi juga dapat dilakukan terhadap WNA yang
berusaha melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai
upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.
Perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 juga turut
andil dalam memperkuat landasan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Kini, warga
negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun
atau seumur hidup. Sebelumnya, jangka waktu penangkalan yakni 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang. Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai
menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah
Indonesia. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
40/PUU-IX/2011.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan
operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024
Operasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan
WNA di seluruh wilayah Indonesia.
“Di tahun 2025 ini, Saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara
berkala, memperkuat sinergisitas dengan APH [aparat penegak hukum] lain. Jangan beri celah
orang asing untuk berbuat ulah apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita,” tutup Agus.***
