NasDem: Luka Papua adalah Luka Kita Semua
Denpasar – Situasi di Bumi Cendrawasih baik di Papua maupun di Papua Barat membuat Dewan Pimpinan Partai NasDem dengan ketua umum Surya Paloh menyatakan sikap, pandangan, dan ajakan kepada seluruh warga bangsa Indonesia untuk, mengedepankan semangat kekeluargaan antar sesama anak bangsa. Berikut 5 poin sikap, pandangan dan ajakan DPP Partai NasDem.
- Bahwa yang terjadi di Papua saat ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan. Kita mengakui bahwa tindakan segelintir oknum telah melukai dan mencederai hati dan perasaan masyarakat Papua. Luka Papua adalah luka kita semua. Masalah yang terjadi di Papua menjadi masalah kita semua sebagai satu negara bangsa. Dan terkait hal tersebut, aparat keamanan telah menindak tegas para oknum yang telah semena-mena terhadap warga Papua.
- Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali warga Papua.
- Berangkat dari kesadaran tersebut, Partai NasDem dengan ini meminta kepada pemerintah, pengemban otoritas tertinggi Republik Indonesia, untuk mengedepankan pendekatan kultural dalam menangani masalah di Papua saat ini. Kedepankan selalu pendekatan persuasif dan semangat persaudaraan sebagai satu bangsa.
- Mengajak kepada seluruh warga bangsa dan kekuatan politik di seluruh penjuru negeri untuk senantiasa memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua.
- Memerintahkan kepada seluruh kader Partai NasDem, khususnya yang ada di Papua untuk menggalakkan dialog dan semangat kebangsaan di tengah warga Papua sebagai bagian dari penegasan bahwa kita semua adalah Satu Nusa Satu Bangsa.
Demikian pernyataan dari Partai NasDem. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua dan senantiasa menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan kekuatan yang pemecah belah bangsa dan negara Republik Indonesia. (*)