Bali Diserbu Lima Kementrian Atasi Masalah Krusial Saat Ini

Kabardenpasar – Pemerintah pusat bergerak cepat mengatasi berbagai persoalan krusial di Pulau Dewata. Lima kementerian resmi turun tangan untuk mendukung program “Bangun Bali” demi menjaga posisi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan.

Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar, Senin (20/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah se-Bali.

Lima kementerian yang turun tangan memiliki fokus penanganan yang spesifik dan terintegrasi:

• Kementerian Perhubungan: Fokus pada infrastruktur transportasi dan konektivitas pariwisata.
• Kementerian Pekerjaan Umum: Fokus pada percepatan infrastruktur wilayah dan penataan kawasan.
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Fokus pada penanganan sampah dan isu lingkungan.
• Kementerian Sosial: Fokus pada optimalisasi fasilitas pendidikan dan kesejahteraan sosial.
• Kementerian Pariwisata: Fokus pada pengembangan dan keberlanjutan sektor pariwisata.

“Bali merupakan salah satu andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia tetap menjadi pilihan utama wisatawan domestik maupun mancanegara karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat signifikan,” ujar AHY usai rapat.

AHY menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan budaya Bali. Menurutnya, pemerintah pusat dan Pemprov Bali telah menyepakati sejumlah prioritas pembangunan, mulai dari penataan ruang yang ketat hingga menjaga lahan sawah produktif agar tidak beralih fungsi.

Pemerintah memetakan empat persoalan utama Bali saat ini:

1. Kemacetan lalu lintas
2. Pengelolaan sampah
3. Kebutuhan perumahan
4. Konektivitas transportasi

“Ketika isu kemacetan, kepadatan, maupun sampah viral, dampaknya bukan hanya lokal atau nasional, tetapi langsung menjadi perhatian dunia karena Bali adalah destinasi internasional,” tegas AHY.

Untuk mengatasi kemacetan, pemerintah menyiapkan solusi jangka pendek hingga panjang, termasuk pengoperasian water taxi (transportasi laut) dan sistem transportasi massal multimoda. Sementara untuk masalah sampah, pengelolaan fasilitas seperti TPST, TPS3R, hingga proyek Waste to Energy akan dipercepat.

Kontribusi Besar, Tantangan Besar

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, Bali menerima 16,3 juta kunjungan wisatawan (7 juta wisman dan 9,3 juta wisdak). Angka kunjungan wisman ke Bali tersebut menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisman secara nasional.

“Pulau yang kecil ini memiliki kontribusi yang luar biasa bagi pariwisata Indonesia. Namun konsekuensinya, muncul berbagai persoalan yang berdampak terhadap alam, manusia, dan budaya Bali,” kata Koster.

Koster mengapresiasi tinggi inisiatif AHY yang menginisiasi rapat koordinasi khusus ini untuk pertama kalinya dan berharap implementasi di lapangan bisa segera terwujud.

Update Tol Gilimanuk-Mengwi dan Jalur Ketapang-Gilimanuk

Menjawab keluhan komuter dan wisatawan, AHY menyatakan pemerintah sedang mempercepat penanganan kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, optimalisasi Pelabuhan Celukan Bawang, serta rekayasa lalu lintas.

Terkait proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,8 kilometer, proyek ini dipastikan tetap berjalan dan ditargetkan masuk proses tender pada akhir tahun 2026.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU menambahkan bahwa pembangunan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada seksi Pekutatan-Soka dan Soka-Mengwi sepanjang 35,52 kilometer, sembari merampungkan kajian teknis, AMDAL, serta pengadaan tanah.***